TKI DAN PELUANG KERJA DALAM NEGERI

Oleh: Muhammad Rajab*

Kasus kekerasan terhadap tenaga kerja wanita (TKW) Indonesia kini terjadi lagi. Kekerasan kali ini menimpa Modesta Rengga Kaka yang diiris telinganya dan bahkan gajinya selama 19 bulan belum dibayarkanTKW. Padahal belum satu bulan kasus serupa menimpa Siti Hajar asal Limbang Barat RT 02/05, Limbangan Garut Jawa Barat. Kekerasan yang dilakukan oleh majikan Siti Hajar, Michelle di Lanai Kiara Condominium, Jl Kiara 3 Bukit Kiara Kuala Lumpur tersebut sudah berkali-kali, kebetulan baru terungkap sekarang. Menurut pengakuan Siti, ia bekerja untuk majikannya itu sejak 2 Juli 2006 dan tidak digaji sehingga pada Senin (8/6) dini hari ia melarikan diri dari majikannya dengan menumpang taksi dan minta diantar ke Kedutaan Besar RI setelah sempat bersembunyi di pepohonan di dekat kondominium.
Kasus kekerasan di atas merupakan salah satu contoh penganiayaan yang dilakukan oleh para majikan TKI kita di luar Negeri. Belum lagi kekerasan yang dilakuakan oleh majikan TKI di luar negara Malaysia, seperi Arab Saudi dan lainnya. Lain halnya dengan kekerasan terhadap TKI yang belum terungkap, karena tidak menutup kemungkinan masih banyak kasus kekerasan yang belum terungkap. Hal ini melihat banyaknya TKI Indonesia yang ada di luar. Misalkan saja, di Malaysia jumlah tenaga kerja asing yang bekerja di Malaysia tercatat 1,8 juta orang. Sementara 60 persen atau 1,2 juta orang berasal dari Indonesia. Sedangkan jumlah TKI di Saudi Arabia pada tahun 2007 sebanyak 626.895 orang dan 2,55% di antaranya bekerja di sektor formal sedangkan pada 2008 jumlah TKI formal telah naik menjadi 4,52%.
Coba sekarang kita sebagai bangsa Indonesia introspeksi diri, kenapa warga kita lari keluar negeri hanya untuk mencari pekerjaan, apalagi pekerjaannya hanya sebagai kuli bangunan atau sebagai pembantu rumah tangga saja?. Pertanyaan ini selayaknya direnungkan oleh kita, khususnya para pemimpin negeri ini.
Setidaknya ada beberapa hal penting menurut saya kenapa warga Indonesia lari ke luar negeri hanya untuk mendapatkan pekerjaan. Pertama, minimnya lapangan kerja yang ada. Hal ini terlihat dari besarnya angka pengangguran di Indonesia. Ironisnya, pengangguran di Indonesia sudah menjadi ancaman di ASEAN, di mana kontribusi Indonesia pada angka pengangguran di wilayah itu sudah mencapai 60%. Bayangkan, menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada Februari 2009 mencapai 9,26 juta atau 8,14 persen dari total angkatan kerja.
Adapun jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Februari 2009 mencapai 113,74 juta orang, bertambah 1,79 juta orang dibanding Agustus 2008 yang mencapai 111,95 juta orang, sedangkan dibanding Februari 2008 bertambah 2,26 juta. Sementara, penduduk yang bekerja mencapai 104,49 juta orang, bertambah 1,94 juta orang dibanding Agustus 2008, atau bertambah 2,44 juta orang dibanding setahun sebelumnya 102,05 juta orang.
Kedua, Upah (gaji) yang diberikan kepada pekerja atau karyawan di perusahaan sangat sedikit, khususnya kepada kaum buruh. Hal ini juga yang memicu pelarian warga Indonesia untuk bekerja di luar negeri sebagai TKI. Pasalnya, gaji di Indonesia untuk karyawan lebih sedikit dibandingkan dengan gaji yang ada di luar negeri. Apalagi melihat harga-harga bahan pokok semakin melonjak tinggi.
Kita seharusnya merasa malu kepada bangsa asing khususnya negeri Jiran Malaysia, karena di Indonesia sumber daya alam (SDA) sangat melimpah. Tapi mengapa lapangan kerja sangat sedikit, dan kenapa warga Indonesia lari ke Malaysia untuk mencari pekerjaan. Hal ini tentu menunjukkan akan lemahnya SDM Indonesia, sehingga tidak bisa mengelola kekayaan alamnya sendiri.
Kelemahan ini bertahun-tahun kurang disadari oleh bangsa Indonesia, hingga akhirnya banyak dampak negatif yang terjadi terhadap warga negara Indonesia, khususnya yang ada di luar negeri sebagai TKI. Mereka mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi dari penduduk negeri asing, seperti pemukulan, penyiksaan, pemerkosaan dan tindakan anarkis lainnya.
Maka sudah saatnya bangsa Indonesia sadar diri akan kelemahan yang ada. Dan tentunya bukan hanya sekedar sadar tanpa ada usaha untuk memperbaiki ekonomi bangsa. Akan tetapi harus diimplementasikan dalam tindakan nyata di tengah-tengah masyarakat, seperti penyediaan lapangan kerja yang memadai. Namun, ironisnya, para pemimpin kita terkadang lupa diri terhadap permasalahan-permasalahan negeri ini karena sibuk mengurus politiknya.
Kasus kekerasan yang terjadi terhadap TKW Siti Hajar tersebut setidaknya menjadi pelajaran berharga bagi pemimpin kita. Paling tidak para pemimpin negeri ini membuka mata hati melihat rakyat yang saat ini sangat membutuhkan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Mereka (para TKI) menangis dan disiksa di luar sana, sementara para pemimpin kita duduk santai di ruangan ber-AC sibuk mengurusi kekuasaan, akhirnya hak rakyat menjadi terabaikan.
Adapun jika pemerntah mau memperketat para TKI untuk kerja di Malaysia atau di negara lainnya, maka pemerintah harus benar-benar mampu menangani kasus pengangguran dan yang ada di dalam negeri. Hal ini dimaksudkan agar masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jika tidak, maka rakyat miskin dan yang tidak mendapatan pekerjaan akan merintih nangis. Hal ini perlu sangat diperhatikan.
Hal terperting dalam menangani agar masyarakat Indonesia tidak lari ke luar negeri dan menjadi TKI di sana adalah penyediaan lapangan pekerjaan harus mnyeluruh. Atau bisa dengan memberikan modal kepada rakyat untuk mengembangkan usaha secara mandiri dan berkelanjutan. Jika tidak, maka jangan saahkan kalau penduduk negeri yang tidak mendapatkan pekerjaan di dalam negeri lari dan menjadi TKI di luar.

*Penulis adalah,
Pengamat Sosial dan Peneliti di Bestari Unmuh Malang, Jawa Timur

PENDIDIKAN DAN KEPENTINGAN POLITIK

Oleh: Muhammad Rajab*
Secara historis, memang perjalanan sistem pendidikan di Indonesia cukup panjang. Pada mulanya masyarakat Nusantara telah mengenal pendidikan keagamaan, yaitu pendidikan Hindu dan Budha. Agama Hindu yang tampaknya menganut istilah kasta berpegang teguh pada sistem pendidikan feodalistik. Hanya keluarga Brahmana yang dapat mengenyam pendidikan. Selain itu, ada juga sistem petapa. Dalam hal ini, para peserta didik mengunjungi orang yang bertapa sebagai guru yang mengajarkan agama Hindu.
Berbeda halnya dengan agama Budha yang menganut sistem pendidikan yang lebih demokratis dibandingkan dengan agama Hindu. Karena memang di dalam ajaran Budha tidak mengenal kasta. Jadi pendidikan diperuntukkan untuk umum dan bukan hanya untuk satu golongan saja.
Adapun di zaman kesultanan Islam pendidikan disinkronisasikan dengan misi dakwah. Pada saat itu sudah dikenal sistem pendidikan surau atau langgar dan sistem pendidikan pondok pesantren. Sistem pesantren ini kemudian dimasukkan ke dalam kancah politik setelah datangnya kolonial Belanda.
Dalam pandangan kaum kolonial, pondok pesantren dianggap sebagai kaum pemberontak. Atas dasar penilaian ini, maka pesantren tidak lagi tercantum dalam statistik pendidikan Hindia Belanda. Upaya untuk menutup pengembangan sistem pendidikan Islam di Nusantara nampaknya terkait dengan kebijakan politik kolonial. Hal ini dapat dibuktikan dengan munculnya Undang-Undang Sekolah Liar (wilden Scholen Ordonantie), masing-masing tahun 1925 dan 1930. Institusi pendidikan yang memenuhi Undang-Undang tersebut dianggap legal dan diberi subsidi dari pemerintah. Sedangkan yang tidak memenuhi ketentuan Undang-Undang dianggap liar dan harus dibubarkan.
Untuk mengantisipasi kebijakan politik Hindia Belanda tersebut, sejumlah organisasi sosial keagamaan mulai mengadopsi sistem pendidikan Barat. Organisasi ‘Jami’atul Khoiriah’ sebagai organisasi yang didirikan oleh para pedagang keturunan arab mempelopori berdirinya sistem pendidikan modern dalam Islam. Kemudian setelah itu baru diikuti oleh Muhammadiyah dan ormas-ormas Islam yang lain.
Terlepas dari itu semua, ternyata pendidikan erat kaitannya dengan poitik. Keduanya tidak dapat dipisahkan dalam sistem sebuah Negara. Menurut Sirozi (2005:1) seorang doktor alumnus Monash University of Australia, Pendidikan dan politik adalah dua elemen penting dalam sistem sosial politik suatu Negara, baik negara maju ataupun negara yang sedang berkembang. Senada dengan itu, Paulo Freire juga mengatakan bahwa masalah pendidikan tidak mungkin dilepaskan dari masalah sosio-politik, karena bagaimanapun kebijakan politik sangat menentukan arah pembinaan dan pengembangan pendidikan.
Keduanya sering dilihat oleh sebagian orang tidak ada kaitan dan hubungan, padahal politik dan pendidikan saling menopang dan saling mengisi satu sama lain. Pendidikan berperan penting dalam membentuk perilaku dan moralitas masyarakat di suatu Negara. Begitu juga sebaliknya, perilaku politik di suatu negara memberikan karakteristik pendidikan di negara tersebut. Hubungan tersebut merupakan realitas yang telah terjadi semenjak munculnya peradaban manusia dan sedang menjadi kajian penting para ilmuwan modern.
Hubungan erat antara pendidikan dengan politik dapat memberikan dampak positif dan negatif bagi perkembangan pendidikan. Dampak positif yang dapat dihasilkan dari hubungan keduanya adalah pemerintah sebagai pemegang peranan penting dalam politik dapat memberikan subsidi kepada pendidikan. Dengan adanya subsidi tersebut pendidikan bisa berkembang sebagaimana mestinya.
Selain itu, dalam sistem politik Islam, pendidikan merupakan satu hal yang sanagat urgen dalam pencapaian tujuan pemerintahan. Adapun tujuan pemerintahan Islam menurut Abdul Gaffar Aziz (1993:95) adalah menegakkan kebenaran dan keadilan. Tujuan itu tidak akan tercapai kecuali dengan melaksanakan syari’at. Dan syari’at tidak dapat berjalan bila ummat tidak memahami agama Islam. Sedangkan untuk memahamkan syari’at Islam kepada masyarakat sarananya tiada lain adalah melalui pendidikan.
Adapun Menurut Hari Sucahyo dalam artikelnya Menelusuri Persepsi Politik dalam Pendidikan, bila pendidikan telah terkooptasi sedemikian rupa dengan kebijakan politik, maka secara umum tidaklah menguntungkan, karena dimungkinkan terjadinya pembusukan dari dalam sebagai akibat penjinakan (domestikasi) dinamika pendidikan itu sendiri. Kondisi ini semakin diperparah dengan tidak memadainya kualifikasi orang-orang yang mengambil kebijakan, dalam arti mereka begitu minim pemahaman tentang pendidikan, sehingga tak mampu menyelami hakikat dan masalah dunia pendidikan. Oleh karena itu tidak aneh bila selama ini sektor pendidikan mereka jadikan sekedar kuda tunggangan. Sebab yang ada dalam benak mereka hanyalah kepentingan-kepentingan politik sesaat, seperti bagaimana mendapat sebanyak mungkin simpati dari golongan mayoritas tertentu serta bagaimana dapat menduduki kursi panas selama mungkin. Pendapat ini beliau kutip dari ucapan Tantowi Yahya dalam Who Wants to be Millioner.
Adapun menurut hemat penulis, hubungan antara politik pendidikan dapat memberikan dampak negatif atau positif bergantung pada pemegang peranan penting dalam politik tersebut. Jika pemegang tanggung jawab pendidikan dalam politik tidak mempunyai kompeten dalam bidang pendidikan, maka pasti ini sangat membahayakan pendidikan. Akan tetapi jika orang yang memegang amanah untuk mengembangkan pendidikan dalam sistem pemerintahan suatu negara adalah orang yang amanah serta mempunyai kapabilitas di bidang pendidikan maka ini sangat memungkinkan untuk memberikan kontribusi besar dalam pengembangan pendidikan, khususnya di Indonesia.
Melihat realitas tersebut, tidak sedikit orang yang menginginkan agar pendidikan benar-benar terpisah dari politik. Mereka mneginginkan antara pendidikan dan politik menjadi dua aspek yang terpisah dan tidak berhubungan. Mereka percaya bahwa pemisahan antara politik dan pendidikan dapat membebaskan lembaga-lembaga pendidikan dari berbagai politik kepentingan penguasa. Kecenderungan tersebut memuncak pada tahun 70-an, khususnya di Amerika Serikat. (Sirozi dalam Wirt, 1974:ii).
Terlepas dari itu semua, Jika kita melihat realitas politik di Indonesia saat ini, maka hendaknya pendidikan dijadikan satu hal yang netral, khususnya jika kita melihat kondisi politik di Indonesia saat ini. Ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan lembaga pendidikan sebagai penyalur dari kepentingan politik tertentu. Selain itu, jika pendidikan tidak dinetralisir dari dunia politik, maka kepentingan politik akan dimasukkan ke dalam lembaga pendidikan. Dan ini akan memecahkan konsentrasi lembaga terhadap pendidikan, yang pada akhirnya akan merusak nilai-nilai mulia pendidikan.

BELAJAR DARI POHON PISANG

Oleh: Muhammad Rajab

Belajar merupakan satu keharusan bagi setiap orang. Seseorang tanpa belajar maka ia akan buta. Karena ilmu pengetahuan adalah cahaya. Jika cahaya hilang dari hadapan seseorang, maka dia akan kegelapan dan tidak tau arah harus ke mana dia akan berjalan, dan juga bingung harus berbuat apa.
Namun ilmu pengetahuan tidak harus di dapat di dalam kelas. Proses belajar tidak harus melalui buku buku atau tinta yang tertulis di atas kertas. Belajar juga tidak harus kepada guru atau dosen. Akan tetapi belajar bisa dilakukan dengan proses mandiri, yaitu dengan bersifat kreatif dan inovatif dalam mengembangkan ide.
Kereativitas belajar kita bisa dikembangkan melalui alam dan lingkungan. Alam yang yang penuh panorama yang indah dan keanekaragaman isinya merupakan guru bagi kita, jika mau berpikir secara jernih dan objektif. Ambil saja pohon pisang yang kita lihat sangat remeh jika dibandingkan dengan benda-benda alam semesta lainnya.
Sekarang kita belajar mencoba untuk menjadikan pohon pisang sebagai guru kita dalam beraktivitas dan berinteraksi dengan sahabat dan masyarakat. Banyak pelajaran yang bisa diambil dari guru yang tidak bisa bicara ini. Coba kita berpikir sejenak untuk melihat apa saja yang dimiliki oleh pohon pisang serta sifat-sifat apa saja yang melekat padanya.
Dari yang paling bawah, pisang mempunyai akar, batang, daun, dan buah. Selain itu pohon pisang juga mempunyai tunas. Akar pohon pisang merupakan satu pondasi yang menjadikan semua anggotanya yang lain ada. Tidak ada akar maka batang, daun dan buah tidak akan ada. Karena akar adalah pondasi yang menjadikan pohon pisang bisa berdiri.
Kemudian batang pohon pisang merupakan penyanggah agar pohon tersebut tetap berdiri kokoh dan dapat menyokong anggota yang lain. Begitu juga dengan daun yang merupakan satu alat untuk berfotosintesis yang menjadikan pohon tetap bisa hidup dan segar dengan sinar matahari. Adapun buah merupakan satu hasil dari kerjasama para anggota pohon pisang tersebut. Pelajaran apa yang bisa kita ambil untuk dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa?.
Pelajaran yang bisa diambil dari pohon pisang tersebut adalah pertama, Bahwa sebelum berbuat dan beraktivitas seharusnya kita punya dasar atau pedoman dulu untuk dijadikan sebagai hujjah (penguat) atas perbuatan kita. Ini dimaksudkan supaya perbutan kita tidak asal-asalan dan sembarangan. Akan tetapi punya sandaran berupa ilmu pengetahua.
Kedua, Dalam hidup kita membutuhkan orang lain untuk dijadikan sebagai penyanggah atau pendukung kita dalam melakukan satu aktivitas. Karena manusia adalah makhluk sosial yang tidak boleh lepas dari bantuan dan kerjasama dengan orang lain. Pelajaran ini ada pada batang pisang yang selalu siap untuk menjadi penyanggah pohon pisang supaya tetap kokoh dan bisa tumbuh serta berbuah. Maka dari itu, agar kita menjadi orang yang kuat, hendaknya tidak bersifat egois, akan tetapi selalu bekerja sama dengan orang lain.
Ketiga, Dalam menempuh hidup kita harus punya penasehat atau seorang teman yang selalu memberikan arahan serta motivasi untuk selalu semangat dalam hidup. Ini telah dipesankan oleh daun pisang yang selalu mengambil cahaya matahari untuk menjadikan pohon tersebut tetap hidup. Karena tidak hanya motivasi diri saja yang diperlukan, tapi motivasi dan stimulus dari orang lain juga sangat dibutuhkan.
Keempat, Selalu memberikan manfaat kepada orang lain. Ini merupakan satu hal yang sangat penting dalam hidup sosial masyarakat. Karena dengan ini akan timbul rasa cinta dan kasih sayang antarsesama. Pesan ini disampaikan oleh buah pohon pisang yang dapat dimanfaatkan oleh manusia dan makhluk yang lain.

MERATAPI NASIB PULAU TERPENCIL

Oleh: Muhammad Rajab*

Setelah mudik lebaran kemarin penulis melihat berbagai macam hambatan dalam perjalanan menuju pulau terpencil. Hambatan tersebut adalah transportasi. Transportasi yang kurang nyaman serta tidak maksimal menjadikan penumpang yang ikut sangat banyak sehingga menjadikan kapal tersebut sesak dan tidak nyaman. Sulitnya transportasi tersebut berdampak pula pada tinggi rendahnya tingkat ekonomi dan pendidikan.
Padahal Indonesia adalah negeri kepulauan. Artinya di Indonesia terdapat ribuan pulau, baik pulau besar maupun pulau-pulau kecil. Jumlah pulau di Indonesia menurut data Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia tahun 2004 adalah sebanyak 17.504 pulau. 7.870 di antaranya telah mempunyai nama, sedangkan 9.634 belum memiliki nama. Semua pulau tersebut merupakan bagian dari Indonesia yang sama-sama mempunyai hak untuk diperhatikan.
Di Sumenep yang merupakan salah satu bagian dari pulau Madura mempunyai kurang lebih 126 pulau. Pulau-pulau tersebut mempunyai potensi alam yang sangat besar. Sebagai contoh pulau Sapeken yang mempunyai gas dan persediaan mutiara yang sangat banyak. Namun sangat disayangkan nasib pulau-pulau terpencil tersebut sangat kurang diperhatikan.
Katakanlah pulau Kangean, salah satu pulau besar di daerah Sumenep. Pulau ini menurut saya kurang diperhatikan. Karena berdasarkan pengamatan penulis, banyak sekali kekurangan-kekurangan yang ada di pulau itu. Seperti kurangnya fasilitas pendidikan, jalan-jalan umum masih rusak, tarnsportasi umum tidak memadai atau bahkan bisa dikatakan tidak ada.
Pemerintah mungkin tidak menyadari bahwa mereka yang tinggal di kepulauan tersebut merupakan bagian dari Indonesia. Dan hal itu tidak mungkin bisa terpisah dari negara kesatuan republik Indonesia, karena pulau tersebut sebenarnya telah banyak memberikan kontribusi kepada negara, baik melalui kekayaan alam yang dimilikinya ataupun yang lainnya.
Kurangnya perhatian pemerintah terhadap pulau-pulau terpencil baik dalam hal pembangunan infrastruktur maupun pembangunan pendidikan menyebabkan nasib warga Indonesia yang tinggal di kepulauan kian memburuk. Akibatnya, kualitas ekonomi dan pendidikan kita semakin rendah. Hal ini sebagai konsekuensi tidak meratanya pembangunan di Indonesia.
Maka jangan disalahkan, kalau negeri asing berusaha ingin merebut pulau di Indonesia. Karena pada kenyataannya pemerintah kita sangat kurang perhatian terhadap pulau tersebut. Perlu disadari bahwa semua pulau yang ada di Indonesia, baik yang kecil maupun besar merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan dari negeri Indonesia.
Maka saya bisa mengatakan kalau pemerintah kita tidak memperhatikan aspek pembangunan di kepulauan dan lebih mengutamakan pembangunan di kota-kota saja, hal itu merupakan tindakan diskriminatif. Tindakan semacam ini tidak selayaknya dilakukan oleh pemerintah kita, karena hal ini akan mengurangi keseimbangan dalam peningkatan berbagai aspek di negeri tercinta ini.
Maka saat ini, dengan terpilihnya pemimpin pasca pemilu 2009 lalu diharapkan dapat memberikan perhatian yang seimbang terhadap seluruh wilayah yang ada di Indonesia. Dan diharapkan pula, membuang jauh-jauh sikap diskriminatif. Karena hal ini tidak lain akan membawa Indonesia kepada kemunduran dan kehancuran.

BENCANA AKIBAT ULAH MANUSIA

Oleh: Muhammad Rajab*

Tidak asing lagi di telinga kita, sering terdengar berita bencana alam, mulai dari tsunami, tanah longsor, banjir, dan akhir-akhir ini adalah gempa. Dalam satu bulan September kemarin terhitung terjadi tiga kali gempa di negeri ini. Gempa seakan menjadi hidangan khas bagi Indonesia yang tak bisa lepas dari bumi pertiwi ini.
Bencana alam yang terus menghiasi Indonesia ini merupakan satu tanda akan buruknya kondisi alam Indonesia. Hal ini tidak lain hanya dapat menambah beban berat bangsa ini. Bayangkan banyak sekali permasalahan yang sedang dihadapi oleh bangsa. Mulai dari krisis di berbagai bidang hingga dengan kerusakan alam yang terus menggerogoti negeri tercinta ini.
Dengan munculnya berbagai masalah yang sering kali merepotkan bangsa, pemimpin kita semakin kewalahan dalam memecahkan masalah tersebut. Hal ini tidak lain diakibatkan oleh lambatnya para pemimpin bangsa dalam menyelesaikan satu masalah. Sehingga ketika ada masalah baru yang datang menimpa bangsa seperti gempa yang baru saja terjadi di Jawa Barat dan Sumatera Barat serta Jambi menjadikan Indonesia semakin pusing.
Saatnya Indonesia melihat ke dalam, artinya megngintrospeksi apa yang telah dilakukan selama ini. Karena boleh jadi musibah yang datang bertubi-tubi tersebut merupakan salah satu dampak dari perbuatan jahat (dosa) yang selama ini kita lakukan. Pasalnya, alam bisa saja murka atas kelakuan manusia yang tidak lagi ramah terhadap alam.
Dalam sebuah ayat al-Quran Allah berfirman: “nampaknya kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan oleh ulah tangan manusia” (QS. Ruum: 41). Ayat ini merupakan landasan teologis yang maknanya, bahwa segala kerusakan yang ada di bumi, baik di darat maupun di laut itu akibat tangan manusia.
Mungkin tidak disadari bahwa selama ini kita telah melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan alam yang berlaku, seperti membuang sampah sembarangan dan pelanggaran-pelanggaran lainnya. Pelanggaran-pelanggaran tersebut yang akhirnya menjadikan alam kita murka yang ditunjukkan dalam bentuk bencana alam.
Kita tentunya tidak ingin bencana alam datang lagi kepada kita. Sudah banyak korban yang telah ditelan akibat datangnya bencana alam mulai dari bencana banjir, hingga gempa yang hari-hari ini masih hangat diberitakan media, yakni gempa yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera Barat dan Jambi.
Dan yang terpenting sekarang adalah bagaimana menjadikan bencana alam yang sudah menimpa negeri ini sebagai pelajaran berharga bagi kita untuk kemudian kita perbaiki ke depannya. Hal itu bisa ditunjukkan dengan mengurangi perbuatan dosa kita, baik terhadap Sang Pencipta alam semesta maupun terhadap alam itu sendiri.

KEMISKINAN AGENDA MENDESAK

Oleh: Muhammad Rajab*
Dimuat di Harian Duta Masyarakat, 15 Oktober 2009

Kemiskinan merupakan sebuah permasalahan yang sampai sekarang belum terselesaikan. Bertahun-tahun kemiskinan telah menggerogoti bangsa. Sebuah permasalahan yang menuntut pemimpin negeri ini segera punya obsesi besar dalam mengentaskan kemiskinan. Pasalnya, rakyat sudah lama menunggu negeri yang makmur, aman dan sentosa.
Pemilu legislatif dan presiden sudah berlalu dengan pasangan SBY-Boediono sebagai pemenang yang telah memperoleh suara terbanyak. Terpilihnya SBY sebagai presiden untuk yang kedua kalinya merupakan satu hal yang luar biasa. Pasalnya, negeri ini pada masanya belum bisa mengentaskan kemiskinan.
Walaupun ada upaya untuk mengentaskannya sepereti dengan adanya program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Program tersebut pada kenyataannya tidak membuahkan hasil apa-apa. Malah yang terjadi adalah percekcokan, karena berebut untuk mendapatkan dana BLT. Selain itu dana BLT yang diberikan kepada rakyat miskin sebenarnya bukanlah usaha untuk memberantas kemiskinan, akan tetapi malah akan menambah jumlah orang miskin. Pasalnya program tersebut tidak lain akan menjadikan rakyat kita manja dan tidak mau berusaha.
Terpilihnya presiden dan wakil presiden baru sekarang dapat memberi harapan baru bagi bangsa Indonesia. Harapannya adalah pemimpin baru negeri ini bisa mampu mengedepankan permasalahan kemiskinan rakyat dari pada permasalahn lain. Pasalnya, negeri demokrasi adalah negara yang lebih mengedepankan suara rakyat dari kepentingan lain. Hal ini bisa dipahami dari arti dasar demokrasi, yakni dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
Maka dengan demikian agenda mendesak pemimpin baru adalah mengentaskan kemiskinan. Hal ini sudah menjadi tuntutan untuk segera diselesaikan. Walaupun tidak bisa secara langsung, namun perlu ada program-program upaya mengurang tingginya angka kemiskinan di negeri ini.
Banyak hal yang mungkin bisa dilakukan, seperti membuka peluang kerja bagi masyarakat yang tidak mampu. Mereka yang menganggur jangan sampai dibiarkan begitu saja dan tidak diperhatikan. Pasalnya, hal inilah yang nantinya akan menambah angka kemiskinan. Sarjana-sarjana yang lulus dari perguruan tinggi juga membutuhkan lapangan kerja yang cukup agar mereka tidak menganngur.
Ha itu menuntut adanya kesadaran pada jajaran para pemimpin negeri ini. Bahwa kemiskinan merupakan satu problem besar yang harus segera diselesaikan. Pasalnya, kemakmuran rakyat di negera demokrasi merupakan indikator akan kemajuan bangsa tersebut, dan bukan didominasi oleh pasar dan perorangan saja.